Berdasarkan keterangan resmi dari Kemnaker dan beberapa media nasional, berikut tiga penyebab utama BSU belum cair serta langkah praktis untuk cek status penerimaan:

1. Penyaluran Dana Dilakukan Bertahap

Kemnaker dan BPJS Ketenagakerjaan membagikan bantuan secara bertahap (batch distribution). Meski status penerima sudah “hijau”, tidak semua langsung terima di tahap pertama karena:

• Verifikasi data dilakukan pergelombang

• Proses validasi tambahan sedang berjalan nasional.kontan.co.id+7detik.com+7metrotvnews.com+7metrotvnews.com+1kabarpangandaran.pikiran-rakyat.com+1

Solusi: bersabar dan cek ulang status secara berkala—data Anda mungkin berada di batch berikutnya.

2. Permasalahan Rekening Bank

Ribuan penerima terhambat karena data rekening bermasalah, seperti:

• Rekening ganda, tutup, pasif, ilegal atau dibekukan

• Nama di rekening tidak sesuai dengan KTP/NIK

• Rekening belum aktif atau belum terverifikasi oleh bank metrotvnews.com+4news.detik.com+4detik.com+4kabarpangandaran.pikiran-rakyat.com+1cnnindonesia.com+1

Solusi:

• Perbarui data rekening via:

  • Situs BPJS Ketenagakerjaan (bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id)

  • Aplikasi JMO

  • Perusahaan / HRD edit melalui SIPP detik.com+3news.detik.com+3metrotvnews.com+3

• Jika tetap terkendala, dana akan dikirim via PT Pos Indonesia.

3. Terkendala Verifikasi dan Program Ganda

Beberapa alasan lain terkait pencairan tertunda:

• Belum lolos syarat sesuai Permenaker No. 5/2025

• Penerima sudah mendapat bantuan sosial lain seperti PKH, Prakerja, atau BPUM (sehingga tidak dapat BSU) bisnis.com+7news.detik.com+7metrotvnews.com+7

• Masih dalam proses validasi silang antar instansi: BPJS, Kemnaker, Kemensos untuk memastikan tidak ada penerima ganda metrotvnews.com+1detik.com+1

Cara Cek Status BSU – Cukup via Online

Berikut tiga cara resmi dan mudah untuk memantau status pencairan BSU:

Jika Data Sudah Lengkap Namun BSU Belum Juga Masuk

1. Pastikan status verifikasi sudah berubah menjadi “Lolos” atau “Tersalurkan”

2. Aktifkan notifikasi e-banking untuk rekening Bank Himbara

3. Hubungi HRD kantor untuk status aplikasi lewat SIPP

4. Pantau akun Instagram @kemnaker atau situs resmi untuk update skema distribusi tahap selanjutnya nasional.kontan.co.id+6detik.com+6news.detik.com+6

Catatan penting: BSU tidak dipotong pajak dan akan ditransfer penuh sebesar Rp 600.000, jadi penerima akan memperoleh dana sesuai jumlah penuh kabarpangandaran.pikiran-rakyat.com+4detik.com+4bisnis.com+4.

Kesimpulan

Jika BSU 2025 Anda belum cair:

1. Tunggu penyaluran gelombang berikutnya

2. Periksa balik data rekening dan pastikan akurat

3. Pastikan tidak ada duplikasi bantuan sosial lain

Pastikan juga melakukan pengecekan secara mandiri melalui kanal resmi dan jangan terpancing oknum yang menawarkan percepatan dengan imbalan berbayar. Semoga Anda cepat menerima manfaat BSU ini!

Presiden Rusia Vladimir Putin kembali menjadi sorotan global setelah mengamankan masa jabatan berikutnya dalam pemilu yang kontroversial pada Maret 2024. Memasuki dekade keempat masa kekuasaannya, Putin memperkuat posisi Rusia di tengah konflik geopolitik, tekanan ekonomi dari Barat, dan tantangan domestik yang kompleks.

Kepemimpinan Panjang dan Konsolidasi Politik

Putin, yang pertama kali menjabat sebagai Presiden Rusia pada tahun 2000, kini telah menjadi pemimpin Rusia terlama sejak era Josef Stalin. Amandemen konstitusi tahun 2020 memungkinkan dirinya menjabat hingga tahun 2036. Di dalam negeri, ia mempertahankan kekuasaan melalui:

• Kontrol ketat terhadap parlemen dan peradilan

• Penekanan terhadap oposisi politik dan media independen

• Kampanye nasionalisme dan kebangkitan identitas Rusia

Tokoh oposisi seperti Alexei Navalny telah dibungkam melalui pemenjaraan atau pengasingan, dan partai oposisi utama dilarang mengikuti pemilu.

Geopolitik: Ukraina, NATO, dan Aliansi Timur

Perang di Ukraina, yang masih berlanjut sejak 2022, menjadi bagian sentral dari agenda luar negeri Putin. Meskipun Rusia tidak mencapai kemenangan mutlak, Moskow tetap mempertahankan wilayah-wilayah di Ukraina Timur dan memperluas pengaruh militer di wilayah perbatasan.

Putin menantang ekspansi NATO dengan:

• Memperkuat kerja sama militer dengan Belarus, Iran, dan Tiongkok

• Menempatkan senjata strategis di kawasan Baltik dan Kutub Utara

• Memanfaatkan pengaruh energi dan senjata untuk memperkuat aliansi di Afrika dan Amerika Latin

Putin juga aktif dalam BRICS+ sebagai alternatif tatanan ekonomi global berbasis dolar.

Ekonomi Rusia: Bertahan di Tengah Sanksi

Meskipun dikenai sanksi berat dari AS, Uni Eropa, dan sekutu Barat, ekonomi Rusia tetap bertahan dengan:

• Diversifikasi ekspor energi ke Asia (terutama Tiongkok dan India)

• Pengembangan sistem pembayaran alternatif seperti SPFS (pengganti SWIFT)

• Dukungan domestik terhadap sektor pertanian, energi, dan pertahanan

• Penekanan pada swasembada dan “ekonomi ketahanan”

Namun, inflasi tinggi, kekurangan teknologi, dan brain drain masih menjadi tantangan serius bagi pertumbuhan jangka panjang.

Politik Dalam Negeri: Stabilitas Lewat Kontrol

Putin memanfaatkan media negara, lembaga pendidikan, dan lembaga agama untuk memperkuat citra sebagai pelindung Rusia dari “ancaman Barat”. Ia mengusung narasi Rusia sebagai benteng konservatisme melawan liberalisme global, dengan mengedepankan nilai-nilai keluarga, militerisme, dan patriotisme.

Peran di Dunia Multipolar

Putin secara aktif mendorong dunia meninggalkan sistem unipolar yang dipimpin AS, dan mengusung konsep dunia multipolar dengan beberapa pusat kekuatan. Ia mendukung dedolarisasi perdagangan internasional dan memperkuat posisi Rusia di berbagai forum multilateral.

Kesimpulan

Vladimir Putin kini bukan hanya Presiden Rusia—ia adalah simbol politik global yang menantang tatanan internasional pasca-Perang Dingin. Di tengah krisis geopolitik dan tekanan ekonomi, Putin tetap mempertahankan kekuasaannya melalui kontrol domestik yang ketat, aliansi strategis di Timur, dan perlawanan terhadap dominasi Barat. Meski masa depannya penuh tantangan, Putin telah menegaskan bahwa Rusia, di bawah kepemimpinannya, akan terus memainkan peran utama dalam dinamika global abad ke-21.

Pemerintah telah melanjutkan penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2025, dan kini memasuki tahap 2 dan 3 setelah tahap pertama sebesar Rp600.000 dicairkan ke rekening 2.450.068 penerima per 24 Juni 2025 .

Tanda-Tanda BSU Sudah Cair

Berikut ini ciri-ciri dana BSU sudah masuk ke rekening Anda:

1. Status berubah di situs resmi Kemnaker/BPJS menjadi “Dana Tersalurkan” atau muncul tanggal pencairan lombokpost.jawapos.com+12news.detik.com+12money.kompas.com+12.

2. Notifikasi dari Bank Himbara/BSI (SMS atau aplikasi m‑banking) tentang dana masuk Rp600.000 economy.okezone.com+8news.detik.com+8cnbcindonesia.com+8.

3. Saldo rekening bertambah sebesar Rp600.000 di ATM atau mutasi digital kumparan.com+11news.detik.com+11kompas.tv+11.

4. HRD perusahaan memberi tahu karyawan bahwa dana telah ditransfer kumparan.com+5news.detik.com+5detik.com+5.

Jadwal Pencairan Tahap 2 & 3

• Tahap I: Cair sejak 24 Juni 2025 kompas.tv+7money.kompas.com+7detik.com+7.

• Tahap II: Soft launch akhir Juni, dengan pencairan dijadwalkan minggu pertama hingga kedua Juli 2025 news.detik.com+11detik.com+11detik.com+11.

• Tahap III: Data 4,5 juta calon penerima sudah diserahkan ke Kemnaker dan dalam proses validasi money.kompas.com+7economy.okezone.com+7kumparan.com+7.

Semua tahap penyaluran dijalankan tanpa potongan atau pajak, dana diterima secara langsung via Bank Himbara, BSI, dan PT Pos Indonesia cnbcindonesia.com+9kompas.tv+9money.kompas.com+9.

Syarat dan Cara Cek

Penerima BSU adalah WNI yang terdaftar aktif BPJS Ketenagakerjaan hingga April 2025, dengan gaji maksimal Rp3,5 juta, bukan ASN/TNI/Polri, dan tidak menerima PKH money.kompas.com+12bsu.kemnaker.go.id+12kompas.tv+12.

Cek status & validasi melalui:

• Situs bsu.kemnaker.go.id: masukkan NIK dan captcha money.kompas.com+9news.detik.com+9bsu.kemnaker.go.id+9.

• Situs bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id: input NIK, nama, tanggal lahir, nama ibu, HP/email detik.com+5detik.com+5money.kompas.com+5.

• Aplikasi JMO (Jamsostek Mobile): menu “Cek Eligibilitas BSU” lombokpost.jawapos.com+11news.detik.com+11detik.com+11.

Mengapa Bantuan Belum Cair untuk Sebagian?

Beberapa pekerja belum menerima BSU karena:

• Rekening tidak valid, belum aktif, atau berbeda data economy.okezone.com+10money.kompas.com+10detik.com+10.

• Masih dalam proses verifikasi dan validasi data antar instansi money.kompas.com+7rri.co.id+7detik.com+7.

• Tidak memenuhi syarat, seperti sudah menerima bantuan lain atau tidak terdaftar pada periode penetapan detik.com+1detik.com+1.

Langkah yang Disarankan

1. Pantau terus status di situs resmi Kemnaker dan BPJS Ketenagakerjaan.

2. Perbarui data rekening jika muncul peringatan untuk validasi nomor rekening radarlombok.co.id+11money.kompas.com+11kompas.tv+11.

3. Laporkan ke HRD atau instansi bila terjadi kendala data yang valid.

Kesimpulan

Pencairan BSU 2025 dilaksanakan secara bertahap tanpa potongan, dengan total bantuan Rp600.000 per penerima. Tahap I telah berjalan, dan tahap II serta III diperkirakan masuk rekening penerima Juli 2025. Agar tidak terlewat, penerima wajib cek status dan data rekening secara rutin.

Skandal Pengakuan Tentara & Perintah Kontroversial

• Media Israel Haaretz menerbitkan laporan pada 27 Juni 2025, yang mengungkap pengakuan dari beberapa tentara IDF (Pasukan Pertahanan Israel) bahwa mereka disuruh menembaki warga Palestina yang berkumpul di sekitar titik distribusi bantuan pangan, tanpa ancaman nyata dari warga tersebut apnews.com+12suara.com+12rmol.id+12.

• Perintah ini disebut sebagai upaya untuk mengusir warga dari sekitar pos militer dan mendisiplinkan kerumunan—walau warga hanya sedang mencari makanan .

Tanggapan Resmi Israel: Bantahan dan Investigasi

• IDF membantah tuduhan adanya instruksi menembak warga sipil. Mereka mengaku hanya menembaki dengan tembakan peringatan, bukan untuk membunuh, dan sedang memeriksa semua insiden yang dilaporkan bbc.com+2merdeka.com+2bbc.com+2.

• Perdana Menteri Netanyahu dan Menteri Pertahanan Katz menyebut laporan Haaretz sebagai “fitnah jahat” yang merusak citra militer Israel suara.com.

• Namun, Kantor Advokat Militer Israel telah membuka penyelidikan terhadap dugaan pelanggaran hukum perang, menandakan adanya potensi tindakan hukum internal .

Dampak Kemanusiaan: Korban & Krisis Pangan

• Lebih dari 500 warga Palestina tewas, dan ratusan lainnya terluka dalam insiden terkait pengambilan bantuan sejak Mei 2025, menurut kementerian kesehatan Gaza antaranews.com+8apnews.com+8rmol.id+8.

• UN Secretary-General António Guterres menyebut sistem distribusi ini sebagai “berbahaya secara inheren” dan mendesak agar pencarian makanan tidak menjadi “hukuman mati bagi warga sipil” rmol.id.

• Médecins Sans Frontières menyoroti tragedi taktis dalam penyaluran bantuan, menggambarkannya sebagai “pembantaian yang menyamar menjadi operasi kemanusiaan” merdeka.com.

Perspektif Internasional & Analisis

• Laporan ini meningkatkan desakan komunitas internasional agar memperbaiki sistem penyaluran bantuan serta mempertanggungjawabkan perintah menembak warga tak bersenjata suara.com+1kalbar.antaranews.com+1.

• IDF diharapkan melakukan pengawasan lebih ketat, transparansi hasil investigasi, dan pelindungan ketat bagi warga sipil saat menyalurkan bantuan.

Apa Artinya Ini?

Kesimpulan

Pengakuan terkait perintah menembak warga sipil oleh tentara Israel adalah lonceng peringatan keras bagi komunitas internasional. Langkah selanjutnya—apakah IDF akan menghukum pelaku, memperbaiki prosedur, atau mengakui kegagalan sistemnya—akan menentukan nasib jutaan warga Gaza yang sedang berjuang melawan kelaparan dan kekerasan.

Washington – Tel Aviv | Jumat, 27 Juni 2025

Mantan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dikabarkan telah menyepakati sebuah proposal percepatan penyelesaian konflik di Jalur Gaza, yang selama ini menelan ribuan korban jiwa dan memicu krisis kemanusiaan yang parah. Kesepakatan tersebut muncul setelah serangkaian pertemuan intensif antara kedua tokoh dalam beberapa minggu terakhir.

Menurut sumber diplomatik yang dekat dengan perundingan tersebut, Trump mengusulkan sebuah kerangka resolusi tiga tahap yang mencakup penghentian segera serangan militer, pembukaan jalur bantuan kemanusiaan secara penuh ke Gaza, serta dimulainya dialog regional yang melibatkan negara-negara Arab moderat.

Benjamin Netanyahu, yang selama ini dikenal dengan pendekatan keras terhadap Hamas, dilaporkan menunjukkan kesiapan untuk mempertimbangkan opsi diplomatik ini sebagai bagian dari “langkah strategis jangka panjang demi keamanan Israel dan stabilitas regional”.

“Kami berada di titik di mana solusi militer semata tidak cukup. Kami butuh pendekatan strategis baru, dan Trump menawarkan hal itu dengan keberanian politiknya,” ujar salah satu pejabat senior di kabinet Israel yang tidak ingin disebutkan namanya.

Di sisi lain, Trump dalam sebuah wawancara dengan stasiun televisi konservatif menyatakan bahwa proposal ini adalah “kesempatan nyata untuk mengakhiri pertumpahan darah dan membangun perdamaian yang berkelanjutan, tanpa harus mengorbankan keamanan Israel.”

Meski belum ada rincian resmi yang dipublikasikan, draf awal dari proposal disebut mencakup:

1. Gencatan senjata bersyarat yang diawasi oleh badan internasional.

2. Distribusi bantuan kemanusiaan dengan jaminan keamanan dari kedua belah pihak.

3. Rencana rekonstruksi Gaza yang didukung oleh negara-negara donor dengan mekanisme pengawasan ketat.

4. Pembentukan forum regional untuk menyusun langkah politik lanjutan terhadap konflik Palestina-Israel.

Proposal ini disambut hati-hati oleh beberapa negara Arab, terutama Mesir, Yordania, dan Uni Emirat Arab, yang selama ini berperan sebagai mediator dalam konflik. Namun, kelompok Hamas belum memberikan respons resmi terhadap rencana tersebut.

Pakar hubungan internasional menilai inisiatif ini sebagai bagian dari upaya Trump membangun kembali pengaruh politiknya menjelang Pilpres AS 2028. “Ini langkah politis yang cerdas, tapi juga bisa berdampak besar jika berhasil,” ujar Dr. Rania Al-Masri, analis geopolitik dari Beirut.

Hingga kini, konflik di Gaza telah berlangsung selama lebih dari satu tahun dengan kerugian besar di pihak sipil. Komunitas internasional berharap bahwa proposal ini menjadi pintu masuk menuju gencatan senjata permanen dan proses damai yang konkret.