Presiden Rusia Vladimir Putin kembali menjadi sorotan global setelah mengamankan masa jabatan berikutnya dalam pemilu yang kontroversial pada Maret 2024. Memasuki dekade keempat masa kekuasaannya, Putin memperkuat posisi Rusia di tengah konflik geopolitik, tekanan ekonomi dari Barat, dan tantangan domestik yang kompleks.

Kepemimpinan Panjang dan Konsolidasi Politik

Putin, yang pertama kali menjabat sebagai Presiden Rusia pada tahun 2000, kini telah menjadi pemimpin Rusia terlama sejak era Josef Stalin. Amandemen konstitusi tahun 2020 memungkinkan dirinya menjabat hingga tahun 2036. Di dalam negeri, ia mempertahankan kekuasaan melalui:

• Kontrol ketat terhadap parlemen dan peradilan

• Penekanan terhadap oposisi politik dan media independen

• Kampanye nasionalisme dan kebangkitan identitas Rusia

Tokoh oposisi seperti Alexei Navalny telah dibungkam melalui pemenjaraan atau pengasingan, dan partai oposisi utama dilarang mengikuti pemilu.

Geopolitik: Ukraina, NATO, dan Aliansi Timur

Perang di Ukraina, yang masih berlanjut sejak 2022, menjadi bagian sentral dari agenda luar negeri Putin. Meskipun Rusia tidak mencapai kemenangan mutlak, Moskow tetap mempertahankan wilayah-wilayah di Ukraina Timur dan memperluas pengaruh militer di wilayah perbatasan.

Putin menantang ekspansi NATO dengan:

• Memperkuat kerja sama militer dengan Belarus, Iran, dan Tiongkok

• Menempatkan senjata strategis di kawasan Baltik dan Kutub Utara

• Memanfaatkan pengaruh energi dan senjata untuk memperkuat aliansi di Afrika dan Amerika Latin

Putin juga aktif dalam BRICS+ sebagai alternatif tatanan ekonomi global berbasis dolar.

Ekonomi Rusia: Bertahan di Tengah Sanksi

Meskipun dikenai sanksi berat dari AS, Uni Eropa, dan sekutu Barat, ekonomi Rusia tetap bertahan dengan:

• Diversifikasi ekspor energi ke Asia (terutama Tiongkok dan India)

• Pengembangan sistem pembayaran alternatif seperti SPFS (pengganti SWIFT)

• Dukungan domestik terhadap sektor pertanian, energi, dan pertahanan

• Penekanan pada swasembada dan “ekonomi ketahanan”

Namun, inflasi tinggi, kekurangan teknologi, dan brain drain masih menjadi tantangan serius bagi pertumbuhan jangka panjang.

Politik Dalam Negeri: Stabilitas Lewat Kontrol

Putin memanfaatkan media negara, lembaga pendidikan, dan lembaga agama untuk memperkuat citra sebagai pelindung Rusia dari “ancaman Barat”. Ia mengusung narasi Rusia sebagai benteng konservatisme melawan liberalisme global, dengan mengedepankan nilai-nilai keluarga, militerisme, dan patriotisme.

Peran di Dunia Multipolar

Putin secara aktif mendorong dunia meninggalkan sistem unipolar yang dipimpin AS, dan mengusung konsep dunia multipolar dengan beberapa pusat kekuatan. Ia mendukung dedolarisasi perdagangan internasional dan memperkuat posisi Rusia di berbagai forum multilateral.

Kesimpulan

Vladimir Putin kini bukan hanya Presiden Rusia—ia adalah simbol politik global yang menantang tatanan internasional pasca-Perang Dingin. Di tengah krisis geopolitik dan tekanan ekonomi, Putin tetap mempertahankan kekuasaannya melalui kontrol domestik yang ketat, aliansi strategis di Timur, dan perlawanan terhadap dominasi Barat. Meski masa depannya penuh tantangan, Putin telah menegaskan bahwa Rusia, di bawah kepemimpinannya, akan terus memainkan peran utama dalam dinamika global abad ke-21.

Washington – Tel Aviv | Jumat, 27 Juni 2025

Mantan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dikabarkan telah menyepakati sebuah proposal percepatan penyelesaian konflik di Jalur Gaza, yang selama ini menelan ribuan korban jiwa dan memicu krisis kemanusiaan yang parah. Kesepakatan tersebut muncul setelah serangkaian pertemuan intensif antara kedua tokoh dalam beberapa minggu terakhir.

Menurut sumber diplomatik yang dekat dengan perundingan tersebut, Trump mengusulkan sebuah kerangka resolusi tiga tahap yang mencakup penghentian segera serangan militer, pembukaan jalur bantuan kemanusiaan secara penuh ke Gaza, serta dimulainya dialog regional yang melibatkan negara-negara Arab moderat.

Benjamin Netanyahu, yang selama ini dikenal dengan pendekatan keras terhadap Hamas, dilaporkan menunjukkan kesiapan untuk mempertimbangkan opsi diplomatik ini sebagai bagian dari “langkah strategis jangka panjang demi keamanan Israel dan stabilitas regional”.

“Kami berada di titik di mana solusi militer semata tidak cukup. Kami butuh pendekatan strategis baru, dan Trump menawarkan hal itu dengan keberanian politiknya,” ujar salah satu pejabat senior di kabinet Israel yang tidak ingin disebutkan namanya.

Di sisi lain, Trump dalam sebuah wawancara dengan stasiun televisi konservatif menyatakan bahwa proposal ini adalah “kesempatan nyata untuk mengakhiri pertumpahan darah dan membangun perdamaian yang berkelanjutan, tanpa harus mengorbankan keamanan Israel.”

Meski belum ada rincian resmi yang dipublikasikan, draf awal dari proposal disebut mencakup:

1. Gencatan senjata bersyarat yang diawasi oleh badan internasional.

2. Distribusi bantuan kemanusiaan dengan jaminan keamanan dari kedua belah pihak.

3. Rencana rekonstruksi Gaza yang didukung oleh negara-negara donor dengan mekanisme pengawasan ketat.

4. Pembentukan forum regional untuk menyusun langkah politik lanjutan terhadap konflik Palestina-Israel.

Proposal ini disambut hati-hati oleh beberapa negara Arab, terutama Mesir, Yordania, dan Uni Emirat Arab, yang selama ini berperan sebagai mediator dalam konflik. Namun, kelompok Hamas belum memberikan respons resmi terhadap rencana tersebut.

Pakar hubungan internasional menilai inisiatif ini sebagai bagian dari upaya Trump membangun kembali pengaruh politiknya menjelang Pilpres AS 2028. “Ini langkah politis yang cerdas, tapi juga bisa berdampak besar jika berhasil,” ujar Dr. Rania Al-Masri, analis geopolitik dari Beirut.

Hingga kini, konflik di Gaza telah berlangsung selama lebih dari satu tahun dengan kerugian besar di pihak sipil. Komunitas internasional berharap bahwa proposal ini menjadi pintu masuk menuju gencatan senjata permanen dan proses damai yang konkret.